Pemahaman Alkitab

(online)

G. K. R. I. ‘GOLGOTA’

(Rungkut Megah Raya Blok D No 16)

Selasa, tgl 13 Agustus 2024, pk 18.30

 

Pdt. Budi Asali, M. Div.

Roma Katolik

vs

Kristen Protestan _(10f)

 

7) Marriage (= Pernikahan):

 

Baru dianggap sakramen pada abad 17 - https://thesoutherncross.org.au/people/2019/09/24/history-of-the-sacrament-of-marriage/

 

KGK no 1601-1666.

 

KGK no 1601, 1605, 1617, 1618, 1619, 1625, 1626, 1629, 1631, 1633, 1634, 1635, 1637, 1638, 1640, 1641, 1644, 1645, 1646, 1647, 1649, 1650, 1660, 1665.

 

(https://www.stignatiuspj.org/wp-content/uploads/2021/09/katekismus-gereja-katolik.pdf)

 

a) Pernikahan dianggap sebagai sakramen berdasarkan Kitab Suci bahasa Latin terjemahan Jerome (Vulgate), yang oleh Council of Trent dijadikan versi yang diilhamkan untuk gereja Roma Katolik.

 

Loraine Boettner: “Because the supposedly infallible Vulgate mistranslated Ephesians 5:32 to read, ‘This is a great sacrament,’ the Roman Church for ages has taught that marriage is a sacrament. But the correct translation is: ‘This is a great mystery.’” [= Karena Vulgata yang dianggap tidak dapat salah telah salah menterjemahkan Efesus 5:32 menjadi, ‘Ini adalah sakramen yang agung’, Gereja Roma selama berabad-abad telah mengajarkan bahwa pernikahan adalah suatu sakramen. Namun, terjemahan yang benar adalah: ‘Ini adalah misteri yang agung.’] - ‘Roman Catholicism’, hal 333.

 

Ef 5:31-32 - “(31) Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. (32) Rahasia ini besar ...”.

 

Kata-kata yang digarisbawahi itu oleh Jerome diterjemahkan “This is a great sacrament” [= Ini adalah sakramen yang besar].

 

Loraine Boettner: “Today even Roman Catholic writers acknowledge that the old translation was in error. The new Confraternity Version translates it correctly: ‘This is a great mystery’ - which is the same as the King James Version. But the Church of Rome continues to hold zealously the doctrine that was formulated on the erroneous Vulgate translation, namely, that marriage is a sacrament. Marriage is now firmly established as one of the seven sacraments of the Church of Rome, and evidently cannot be relinquished.” [= Saat ini, bahkan penulis-penulis Katolik Roma mengakui bahwa terjemahan lama tersebut salah. Versi Konfraternitas yang baru menerjemahkannya dengan benar: ‘Ini adalah misteri yang agung’ - yang sama dengan Versi King James. Namun, Gereja Roma tetap dengan penuh semangat mempertahankan doktrin yang dirumuskan berdasarkan terjemahan Vulgata yang keliru, yaitu bahwa pernikahan adalah suatu sakramen. Pernikahan kini secara kokoh ditetapkan sebagai salah satu dari tujuh sakramen Gereja Roma, dan tampaknya tidak dapat disingkirkan / ditinggalkan.] - ‘Roman Catholicism’, hal 333.

 

b) Sakramen ini menyebabkan hubungan sex tidak dianggap sebagai percabulan / perzinahan.

 

Albert H. Freundt Jr.: “Marriage or matrimony is the seventh sacrament. It raises the sexual act above fornication and excuses those who participate in it of sin.” [= Pernikahan atau sakramen perkawinan adalah sakramen ketujuh. Sakramen ini mengangkat tindakan sexual di atas percabulan dan membebaskan mereka yang berpartisipasi di dalamnya dari dosa.] - ‘History of Modern Christianity’, hal 6-7.

 

c)  Pernikahan sipil dianggap tidak sah, dan demikian juga pernikahan dalam gereja Protestan / non Katolik.

 

Loraine Boettner: “A vital consequence of the erroneous translation has been that the Roman Church has attempted to control everything pertaining to marriage. Since marriage was held to be a sacrament, that placed it entirely under the control of the church; for only the church can administer a sacrament. Civil marriage was declared to be unlawful. And since at the time of the Council of Trent the Roman Church did not acknowledge the validity of Protestant marriage, the Council simply declared that any marriage not performed by a priest was null and void.” [= Konsekwensi penting dari terjemahan yang keliru adalah bahwa Gereja Roma telah berusaha mengendalikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Karena pernikahan dianggap sebagai suatu sakramen, itu menempatkan pernikahan sepenuhnya dibawah kontrol gereja; karena hanya gereja yang bisa melaksanakan suatu sakramen. Pernikahan sipil dinyatakan sebagai tidak sah. Dan sejak saat Sidang Gereja Trente, Gereja Roma tidak mengakui keabsahan pernikahan Protestan, Konsili tersebut dengan tegas menyatakan bahwa setiap pernikahan yang tidak dilakukan oleh seorang imam dianggap tidak sah dan tak berguna.] - ‘Roman Catholicism’, hal 333,334.

 

Loraine Boettner: “The 73rd article of the Syllabus of Errors issued by pope Pius IX, which even today forms a part of the ordination vow of every Roman Catholic priest, says: ‘Marriage among Christians cannot be constituted by any mere civil contract; the marriage contract among Christians must always be a sacrament; and the contract is null, if the sacrament does not exist.’ In another statement Pius IX declared that marriage without the Roman sacrament was ‘low and abominable concubinage.’” [= Pasal ke-73 dari Syllabus of Errors yang dikeluarkan oleh Paus Pius IX, yang hingga hari ini masih menjadi bagian dari sumpah penahbisan setiap imam Katolik Roma, menyatakan: ‘Pernikahan di antara orang-orang Kristen tidak dapat dibentuk hanya oleh kontrak sipil; kontrak pernikahan di antara orang-orang Kristen harus selalu merupakan suatu sakramen; dan kontrak tersebut tidak sah jika sakramen itu tidak ada.’ Dalam pernyataan lain, Pius IX menyatakan bahwa pernikahan tanpa sakramen Roma adalah ‘pergundikan / kumpul kebo yang rendah dan menjijikkan.’] - ‘Roman Catholicism’, hal 334.

 

Loraine Boettner: “And ‘The Sign,’ a Roman Catholic magazine, issue of May, 1958, expresses typical Roman Catholic bigotry on this subject when it refers to marriage not performed by a priest as merely ‘attempted’ marriage, and rates a marriage ceremony performed by a Protestant minister as inferior even to that of a civil official.” [= Dan ‘The Sign’, suatu majalah Katolik Roma, dalam edisi Mei 1958, menunjukkan fanatisme khas Katolik Roma mengenai hal ini ketika merujuk pada pernikahan yang tidak dilakukan oleh seorang imam sebagai ‘percobaan’ pernikahan, dan menganggap upacara pernikahan yang dilakukan oleh seorang pendeta Protestan lebih rendah bahkan dibandingkan dengan pernikahan yang dilakukan oleh pejabat sipil.] - ‘Roman Catholicism’, hal 334.

 

Loraine Boettner: “Even after the Reformation the Roman Church for centuries continued to deny the validity of all marriage performed by Protestant ministers or by officials of the state. She asserted that all couples not married by a priest were living in adultery and that their children were illegitimate.” [= Bahkan setelah Reformasi, Gereja Roma selama berabad-abad terus menyangkal keabsahan semua pernikahan yang dilakukan oleh pendeta Protestan atau oleh pejabat negara. Gereja menyatakan bahwa semua pasangan yang tidak dinikahkan oleh seorang imam hidup dalam perzinahan dan bahwa anak-anak mereka dianggap tidak sah.] - ‘Roman Catholicism’, hal 335.

 

Loraine Boettner: “Few Protestants seem to know that even today the Roman Church still claims authority over the marriage of all Christians everywhere, over Protestants as well as Roman Catholics, and that it is only since the ‘Ne Temere’ decree, issued by pope Pius X, April 19, 1908, that the marriage of Protestants, performed by Protestant ministers, has been regarded as valid by the Roman Church. And even today in several countries where there is a concordat between the Vatican and the civil government, as in Spain and Colombia, Protestant marriages still are illegal. Civil marriages are legal for Protestants, but they have to be approved by judges who usually are Roman Catholics and they often are hindered by all kinds of impediments.” [= Hanya sedikit orang Protestan yang menyadari bahwa bahkan hari ini / sekarang, Gereja Roma masih mengklaim otoritas atas pernikahan semua orang Kristen dimanapun, baik atas orang Protestan maupun orang Katolik Roma, dan bahwa baru sejak dekrit ‘Ne Temere’, yang dikeluarkan oleh Paus Pius X, pada 19 April, 1908, pernikahan Protestan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Protestan dianggap sah oleh Gereja Roma. Bahkan sampai hari ini, di beberapa negara di mana terdapat suatu persetujuan antara Vatikan dan pemerintah sipil, seperti di Spanyol dan Kolombia, pernikahan Protestan masih dianggap tidak sah. Pernikahan sipil sah bagi Protestan, tetapi harus disetujui oleh hakim yang biasanya adalah orang Katolik Roma, dan mereka sering dihadapkan dengan berbagai hambatan.] - ‘Roman Catholicism’, hal 335.

 

Loraine Boettner: “When a Protestant consents to marry a Roman Catholic before a priest he finds that he must agree, first, to take a series of religious instructions. This course, given by the priest, consists of at least six one-hour lessons in which the doctrines of that church are favorably presented in the hope that the Protestant will be persuaded to become a Roman Catholic. ... The following contract must be signed by the Protestant (*): ‘I, the undersigned, not a member of the Catholic Church, wishing to contract marriage with _____ _____, a member of the Catholic Church, propose to do so with the understanding that the marriage thus contracted is indissoluble, except by death, I promise on my word of honor that I will not in any way hinder or obstruct the said _____ _____ in the exercise of _____ religion, and that all children of either sex born of our marriage shall be baptized and educated in the Catholic Church, even though the said _____ _____ should be taken away by death. I further promise that I will marry _____ _____ only according to the marriage rite of the Catholic Church; that I will not either before or after the Catholic ceremony present myself with _____ _____ for marriage with a civil magistrate or minister of the gospel.’

 

The following promise is to be signed by the Roman Catholic party: ‘I, _____ _____, a Catholic, wishing to marry _____ _____ a non-Catholic, hereby promise that, if the Most Reverend Bishop grants me a dispensation, I will have all my children baptized and reared in the Catholic Church, sending them, if possible to a Catholic school, and will practice my religion faithfully, and do all in my power, especially by prayer, good example, and frequentation of the Sacraments, to bring about the conversion of my consort.’”  - ‘Roman Catholicism’, hal 339,340.

 

Catatan: Saya tidak menterjemahkan bagian di atas ini tetapi saya akan menceritakan secara ringkas dengan kata-kata saya sendiri.

 

“Kalau seorang Protestant ingin menikah dengan seorang Katolik, maka ia harus diberi 6 pelajaran masing-masing 1 jam, dengan harapan itu bisa meyakinkan dia menjadi seorang Katolik. Lalu ia harus berjanji pernikahan itu tidak dapat dibubarkan kecuali oleh kematian. Dan ia juga harus berjanji tidak akan menghalangi pasangannya dengan cara apapun untuk menjalankan kewajiban agamanya, dan juga berjanji bahwa ia akan membaptiskan anak-anak mereka dalam Gereja Katolik, dan dididik secara Katolik, bahkan kalau pasangannya mati.”

 

Sedangkan orang Katoliknya harus berjanji untuk membaptiskan anak-anaknya di Gereja Katolik, dan kalau bisa menyekolahkan mereka di sekolah Katolik, dan menjalankan agamanya dengan setia, dan akan berusaha semampunya, dengan doa, teladan baik, tindakan mempraktekkan sakramen, untuk mengkonversikan pasangannya sehingga menjadi seorang Katolik.

 

Loraine Boettner: “Twice in recent years pope Paul VI has made some concessions regarding the marriage ceremony. On March 18, 1966, it was left to the bishop to decide whether the pledges from both parties that any children born to the union should be baptized and educated in the Roman Catholic Church should be oral or in writing. A mixed marriage could be performed by the priest in the church, with mass and nuptial blessing. Permission was granted for a Protestant minister to have a part in the ceremony and to offer words of congratulations and exhortation, but only after the priest had conducted the ceremony and had secured the pledges that any children would be raised as Roman Catholics, and the Protestant had pledged not to interfere with their religious training. Marriage performed by a Protestant minister or by a civil ceremony was not recognized as lawful, but a Roman Catholic so married was no longer excommunicated. A separate ceremony in any other church, either before or after the Roman Catholic ceremony, was forbidden as before. Only a minute number of Protestant ministers, most of them very liberal minded, consented so to cooperate. And on April 29, 1970, though still upholding the church’s objection to mixed marriages, but described by Vatican officials as a ‘definite step’ toward other churches for the sake of Christian unity, pope Paul gave permission for bishops to permit mixed marriages to be performed without a priest, ‘if serious difficulties stand in the way.’ The Protestant is not required to promise that the children will be reared in the Roman Catholic Church, but the Roman Catholic still must promise the bishop ‘to do all in his power’ to have the children so reared. Previously such a dispensation could be obtained only from the Vatican.” [= Dua kali dalam beberapa tahun terakhir, Paus Paulus VI telah membuat beberapa kelonggaran berkenaan dengan upacara pernikahan. Pada tanggal 18 Maret 1966, diserahkan kepada uskup untuk memutuskan apakah janji dari kedua belah pihak bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut harus dibaptis dan dididik di Gereja Katolik Roma harus diucapkan secara lisan atau tertulis. Pernikahan campuran dapat dilaksanakan oleh imam di gereja, dengan misa dan berkat pernikahan. Izin diberikan agar pendeta Protestan dapat berpartisipasi dalam upacara tersebut dan menyampaikan kata-kata selamat dan dorongan, tetapi hanya setelah imam melaksanakan upacara dan memperoleh janji bahwa anak-anak akan dibesarkan sebagai orang-orang Katolik Roma, dan orang yang Protestan berjanji tidak akan mengganggu pelatihan agama mereka. Pernikahan yang dilakukan oleh pendeta Protestan atau melalui upacara sipil tidak diakui sebagai sah, tetapi Katolik Roma yang menikah demikian tidak lagi dikucilkan. Upacara terpisah di gereja lain apapun, baik sebelum atau setelah upacara Katolik Roma, masih dilarang seperti sebelumnya. Hanya sejumlah kecil pendeta Protestan, kebanyakan dari mereka yang sangat liberal, yang setuju untuk bekerja sama dengan cara ini. Dan pada tanggal 29 April 1970, meskipun masih mempertahankan keberatan gereja terhadap pernikahan campuran, tetapi digambarkan oleh pejabat-pejabat Vatikan sebagai ‘langkah pasti’ menuju gereja-gereja lain demi persatuan Kristen, Paus Paulus memberikan izin kepada uskup untuk mengizinkan pernikahan campuran dilakukan tanpa imam, ‘jika ada kesulitan-kesulitan serius.’ Orang Protestannya tidak diharuskan berjanji bahwa anak-anak akan dibesarkan di Gereja Katolik Roma, tetapi orang Katolik Romanya masih harus berjanji kepada uskup ‘untuk melakukan segala usaha’ agar anak-anak dibesarkan demikian. Sebelumnya, dispensasi semacam itu hanya dapat diperoleh dari Vatikan.] - ‘Roman Catholicism’, hal 340 (Footnote).

 

Loraine Boettner: “After these pledges have been signed the wedding ceremony can be performed only by a Roman Catholic priest. It cannot, however, take place in the church, but only in the rectory or church vestry. No organ will be played, and no singing will take place. The girl, if she is the Roman Catholic party, is purposely deprived of the glamour of the ritual and of the blessing of her church, which means so much to a Roman Catholic girl. Thus in her eyes her marriage is made to fall short of a true wedding. She is made painfully aware that it is a defective wedding. And for a Roman Catholic man who values his church the wedding is equally marred. By these restrictions the official sorrow of the Roman Church is expressed, because a Protestant is becoming a proximate cause of the loss of a Roman Catholic to the Roman Church - by means of his or her life long association with a member of another church.” [= Setelah janji-janji ini ditandatangani, upacara pernikahan hanya dapat dilakukan oleh seorang imam Katolik Roma. Namun, upacara tersebut tidak dapat dilaksanakan di gereja, melainkan hanya di rumah pastor atau ruang gereja. Tidak ada organ yang dimainkan, dan tidak ada nyanyian yang dilakukan. Jika pengantin wanita adalah pihak Katolik Roma, ia dengan sengaja dihilangkan dari kemegahan ritual dan berkat gerejanya, yang sangat berarti bagi seorang gadis Katolik Roma. Dengan cara ini, dalam pandangannya, pernikahannya dianggap kurang dari pernikahan yang sebenarnya. Ia dibuat sadar secara menyakitkan bahwa pernikahannya cacat. Dan bagi seorang pria Katolik Roma yang menghargai gerejanya, pernikahan juga terasa ternoda. Melalui pembatasan-pembatasan ini, kesedihan resmi Gereja Roma dinyatakan, karena seorang Protestan menjadi penyebab yang dekat dengan kehilangan seorang Katolik Roma dari Gereja Roma - melalui hubungan seumur hidupnya dengan anggota gereja lain.] - ‘Roman Catholicism’, hal 341.

 

Loraine Boettner: “Such a marriage becomes in fact a three-cornered affair. The two young people not only marry each other, but admit into their married life a third party, the archbishop, who is given specific legal authority to enforce the provisions between them as individuals, or between them and the Roman Church. In the event that they do not fulfill the terms of the agreement he can, by his own authority, revoke the dispensation, if he does nothing more, and so, as far as the Roman Church is concerned, dissolve the marriage. But even before the present method was thought of, the Roman Church was attempting to deal with the situation. Because so many Roman Catholics who signed the pre-marital contract were disregarding it, the Holy Office of the Inquisition, in Rome, in 1922, issued a more drastic decree which declared that if the conditions were not adhered to, the dispensation must be counted ‘null and void.’ Thus if parties to a mixed marriage fail to have their children baptized and educated in the Roman religion, their marriage is automatically dissolved so far as the Roman Catholic Church is concerned.” [= Pernikahan semacam itu sebenarnya menjadi urusan tiga sudut. Kedua orang muda tidak hanya menikah satu sama lain, tetapi juga mengakui pihak ketiga, yaitu uskup agung, yang diberikan wewenang hukum khusus untuk menegakkan ketentuan-ketentuan antara mereka sebagai individu-individu, atau antara mereka dan Gereja Roma. Jika mereka tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian, uskup agung dapat, dengan wewenangnya sendiri, mencabut dispensasi tersebut, dan dengan demikian, sejauh yang terkait dengan Gereja Roma, membatalkan pernikahan. Bahkan sebelum metode saat ini dipikirkan, Gereja Roma sudah berusaha menangani situasi ini. Karena begitu banyak orang Katolik Roma yang menandatangani kontrak pranikah tidak mematuhinya, Kantor Suci Inkuisisi, di Roma, pada tahun 1922, mengeluarkan dekrit yang lebih drastis yang menyatakan bahwa jika ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipatuhi, dispensasi harus dianggap ‘batal dan tidak sah.’ Dengan demikian, jika pihak-pihak dalam pernikahan campuran gagal membaptis dan mendidik anak-anak mereka dalam agama Roma, pernikahan mereka otomatis dibatalkan sejauh berkenaan dengan Gereja Katolik Roma.] - ‘Roman Catholicism’, hal 341-342.

 

Loraine Boettner: “A Protestant who has any respect for his church will not sign such a contract. When he is asked to sign he is in effect asked to acknowledge that his own church, which he holds to be a true church of Christ, is no church at all, but instead a dangerous organization. And he is also asked to do a further unreasonable and even sinful thing, namely, to surrender his right to any voice in the religious affiliation or the spiritual training of his own children. To sign such a pledge is to betray his Christian heritage. Such action invariably brings not happiness but heartache and tragedy.” [= Seorang Protestan yang menghargai gerejanya tidak akan menandatangani kontrak semacam itu. Ketika diminta untuk menandatanganinya, ia pada dasarnya diminta untuk mengakui bahwa gerejanya sendiri, yang ia anggap sebagai gereja sejati Kristus, sebenarnya bukan gereja sama sekali, melainkan suatu organisasi berbahaya. Ia juga diminta untuk melakukan hal yang lebih tidak wajar dan bahkan berdosa, yaitu menyerahkan haknya untuk berperan dalam hubungan agama atau pelatihan rohani anak-anaknya sendiri. Menandatangani janji semacam itu berarti mengkhianati warisan Kristennya. Tindakan semacam ini hampir selalu membawa bukan kebahagiaan tetapi sakit hati dan tragedi.] - ‘Roman Catholicism’, hal 342-343.

 

Loraine Boettner: “It is the duty of a Protestant minister, when any member of his congregation is being led into or is contemplating marriage with a Roman Catholic, to enlighten him or her concerning the situation that will result, and to do all within his power to prevent such a marriage. He should challenge the right of any Roman Catholic priest to instruct any member of his congregation, particularly if he himself is not also present at such meetings. If such instruction is given any member of his congregation he should invite personally the Roman Catholic party for a series of lessons on the Bible or demand an equal opportunity to give him instruction in the Protestant faith.” [= Merupakan kewajiban seorang pendeta Protestan, ketika ada anggota jemaatnya yang sedang menuju ke dalam, atau sedang mempertimbangkan, pernikahan dengan seorang Katolik Roma, untuk menerangkan kepadanya mengenai situasi yang akan timbul, dan melakukan segala yang ada dalam kemampuannya untuk mencegah pernikahan seperti itu. Ia harus menantang hak setiap imam Katolik Roma untuk mengajarkan anggota jemaatnya, terutama jika ia sendiri tidak juga hadir dalam pertemuan semacam itu. Jika pengajaran semacam itu diberikan kepada anggota jemaatnya, ia harus secara pribadi mengundang pihak Katolik Roma untuk serangkaian pelajaran tentang Alkitab atau menuntut kesempatan yang sama untuk memberikan instruksi dalam iman Protestan.] - ‘Roman Catholicism’, hal 343.

 

Loraine Boettner: “Let the Protestant who is engaged to marry a Roman Catholic make a serious attempt to lead him or her to become a true Christian, with sincere faith in Christ and in Christ alone as Lord and Saviour, to be proved by a consistent manner of life over a period of time. If possible, let him persuade the Roman Catholic to join a Protestant church. The Protestant cannot get fair play in the Roman Church; therefore the Roman Catholic should be persuaded if possible to join a Protestant church. Otherwise the engagement should be broken off. Such procedure will go far toward avoiding the tragedy of a mixed marriage.” [= Hendaklah orang Protestan yang bertunangan untuk menikah dengan seorang Katolik Roma berusaha serius untuk membimbingnya agar menjadi seorang Kristen sejati, dengan iman yang tulus / sungguh-sungguh kepada Kristus dan hanya Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, yang terbukti melalui cara hidup yang konsisten selama periode waktu tertentu. Jika memungkinkan, hendaklah ia meyakinkan orang Katolik Roma tersebut untuk bergabung dengan suatu gereja Protestan. Orang Protestan itu tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil di Gereja Roma; oleh karena itu, orang Katolik Roma itu sebaiknya dibujuk (dengan argumentasi), jika memungkinkan, untuk bergabung dengan suatu gereja Protestan. Jika tidak, pertunangan tersebut sebaiknya diputuskan. Prosedur semacam ini akan banyak membantu dalam menghindari tragedi pernikahan campuran.] - ‘Roman Catholicism’, hal 344.

 

Loraine Boettner: “If a Protestant has had the misfortune to have signed the Roman Catholic pre-marital contract, is he legally and morally bound to keep it? ... in the United States where the Constitution guarantees freedom of religion to every person, it is the privilege of either parent to change his or her mind in matters of religion, and to teach his or her children those moral and religious truths which at the time seem best. If outside pressure is brought to bear upon a person so that he signs away his constitutional rights, the transaction is fraudulent and should be repudiated. For any church or individual to attempt to freeze a person’s religious thinking is a violation of those constitutional rights. But above and beyond the legal aspects of the case, the Roman Catholic pre-marital contract is morally fraudulent, and as such it should be repudiated. In the first place it is fraudulent because it compels the Protestant husband to abdicate his divinely appointed right to be the head of the family in the realm of faith and morals, and it is unchristian for the Roman Church to attempt to usurp that right. The Bible says: ‘The husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church’ (Eph. 5:23); and again, ‘But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man’ (1 Cor. 11:3). But in signing that pledge the Protestant husband abdicates his God-given right to be the head in that most important realm, the spiritual, and instead makes his wife the head. And the Protestant girl simply should not marry a man who will claim the right to make Roman Catholicism the religion of the home. Secondly, it is fraudulent because no church has a right to compel parents to sign over their children to it for religious training. The Scriptures expressly place upon the parents, not the church, the primary responsibility for the right training of their children. Thirdly, it is fraudulent because the Roman Church represents itself as a true Christian church, indeed as the only true church, which it most certainly is not, as is proved by many events in its past history and by the fact that it teaches numerous doctrines which are contrary to the Bible. And fourthly, it is fraudulent because under threat of excommunication it is forced upon young people who want to get married. Yet the Roman Church itself, in its system of granting annulments, separations, or divorces, acknowledges that coercion invalidates the marriage. And since it so readily and pointedly recognizes the illegality of a contract that has been entered into through coercion, the pre-marital contract that is forced upon all Protestants who marry Roman Catholics by a priest is equally invalid. Is it, then, morally wrong to break such a contract? The answer is: NO! It was a fraudulent contract, obtained under duress, and therefore invalid even by Rome’s own standards.” [= Jika seorang Protestan telah mendapat kesialan dengan menandatangani kontrak pranikah Katolik Roma, apakah dia secara hukum dan moral terikat untuk mematuhinya? ... di Amerika Serikat, di mana Konstitusi menjamin kebebasan beragama bagi setiap orang, adalah hak dari orang tua yang manapun (ayah / ibu) untuk mengubah pandangannya dalam hal agama dan mengajarkan kepada anak-anak mereka kebenaran moral dan agama yang menurut mereka terbaik pada saat itu. Jika tekanan luar dikenakan kepada seseorang sehingga ia menandatangani untuk membuang hak konstitusionalnya, transaksi tersebut adalah penipuan dan harus ditolak. Untuk gereja atau individu mana pun mencoba membekukan pemikiran religius seseorang adalah pelanggaran terhadap hak konstitusi tersebut. Namun, di atas dan melampaui aspek hukum dari kasus ini, kontrak pranikah Katolik Roma adalah penipuan moral, dan yang seperti itu harus ditolak. Pertama, itu adalah penipuan karena memaksa suami Protestan untuk melepaskan haknya yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi kepala keluarga dalam ranah iman dan moral, dan adalah tidak Kristen bagi Gereja Roma untuk mencoba merebut hak tersebut. Alkitab mengatakan: ‘Suami adalah kepala istri, seperti Kristus juga kepala gereja’ (Ef 5:23); dan lagi, ‘Tetapi aku ingin kamu tahu, bahwa kepala setiap pria adalah Kristus; dan kepala wanita adalah pria’ (1Kor 11:3). Namun dengan menandatangani janji itu, suami Protestan melepaskan haknya yang diberikan Tuhan untuk menjadi kepala dalam ranah yang paling penting, yaitu rohani, dan alih-alih menjadikan istrinya sebagai kepala. Dan gadis Protestan seharusnya tidak menikah dengan seorang pria yang akan mengklaim hak untuk menjadikan Katolik Roma sebagai agama keluarga. Kedua, ini adalah penipuan karena tidak ada gereja yang memiliki hak untuk memaksa orang tua menandatangani hak asuh anak-anak mereka untuk pelatihan agama. Kitab Suci secara jelas menempatkan tanggung jawab utama untuk pelatihan anak-anak pada orang tua, bukan gereja. Ketiga, ini adalah penipuan karena Gereja Roma mengklaim dirinya sebagai gereja Kristen sejati, bahkan sebagai satu-satunya gereja yang benar, yang tentu saja tidak benar, sebagaimana dibuktikan oleh banyak peristiwa dalam sejarahnya dan oleh fakta bahwa gereja tersebut mengajarkan banyak doktrin yang bertentangan dengan Alkitab. Dan keempat, ini adalah penipuan karena di bawah ancaman ekskomunikasi, kontrak ini dipaksakan kepada orang-orang muda yang ingin menikah. Namun, Gereja Roma sendiri, dalam sistim pemberian pembatalan, pemisahan, atau perceraian, mengakui bahwa paksaan membatalkan pernikahan. Dan karena Gereja itu dengan cepat dan tegas mengakui ketidak-absahan kontrak yang dibuat melalui paksaan, kontrak pranikah yang dipaksakan kepada semua Protestan yang menikah dengan seorang Katolik Roma oleh seorang imam juga tidak sah. Jadi, apakah salah secara moral untuk melanggar kontrak semacam itu? Jawabannya adalah: TIDAK! Itu adalah kontrak yang menipu, diperoleh di bawah paksaan, dan karena itu tidak sah bahkan menurut standar Gereja Roma sendiri.] - ‘Roman Catholicism’, hal 345,346.

 

Loraine Boettner: “A Protestant, therefore, should not allow himself to fall in love with a Roman Catholic, but should regard that as forbidden territory unless he can win the Roman Catholic to his faith. The time to settle the matter of religion is before, not after, marriage.” [= Karena itu, seorang Protestan, seharusnya tidak membiarkan dirinya sendiri jatuh cinta dengan seorang Katolik Roma, melainkan menganggap hal itu sebagai wilayah yang terlarang kecuali ia dapat memenangkan orang Katolik Roma tersebut kepada imannya. Waktu untuk menyelesaikan masalah agama itu adalah sebelum, bukan setelah, pernikahan.] - ‘Roman Catholicism’, hal 350.

 

Pandangan Kristen:

 

a) Kitab Suci memang mengajarkan bahwa pernikahan diadakan oleh Allah sendiri, tetapi Kitab Suci tidak pernah mengajarkan bahwa pernikahan adalah suatu sakramen.

Terjemahan Jerome di atas jelas salah, karena kata Yunani yang ia terjemahkan sebagai sacrament dalam Ef 5:32 itu adalah MUSTERION yang artinya adalah mystery (= rahasia).

Orang kristen perlu mencamkan bahwa pernikahan bukanlah merupakan suatu sakramen, khususnya pada waktu mau menikah / menikahkan anak.

Dalam membuat undangan pernikahan, jangan asal meniru undangan pernikahan dari orang Roma Katolik, yang menyebutkan pernikahan itu sebagai sakramen (The Sacrament of Holy Matrimony / sakramen pernikahan kudus), karena dalam Kristen itu bukan sakramen! Saya mengatakan ini karena saya sudah 2 x melihat undangan pernikahan kristen yang menggunakan kata-kata Katolik seperti itu.

 

b) Sekalipun pernikahan itu bukan suatu sakramen, tetapi itu tetap diadakan oleh Allah sendiri, dan karenanya orang yang melakukan hubungan sex dalam suatu pernikahan resmi, jelas tidak melakukan perzinahan / percabulan.

 

c)  Pernikahan sipil tetap sah dan tidak perlu diulang.

Jaman sekarang ada banyak orang kristen yang meminta supaya pernikahannya diberkati ulang, karena dahulu pada waktu menikah, mereka belum kristen sehingga tidak menikah secara kristen. Lucunya ada banyak gereja / hamba Tuhan yang mau menuruti permintaan ini. Saya berpendapat bahwa ini adalah hal yang tidak berdasar. Kalaupun dahulu mereka menikah tidak secara kristen, itu tetap sah, dan pada waktu mereka menjadi kristen, maka baik diri mereka maupun pernikahan mereka sudah disucikan oleh darah Kristus, sehingga tidak dibutuhkan pemberkatan / pernikahan ulang.

 

  

-o0o-